Melawan Terorisme

Daniel, Anak 15 Tahun Halangi Bom Mobil Gereja Surabaya

Daniel Agung Putra Kusuma. Remaja yang masih duduk di kursi SMP itu merupakan korban teror bom bunuh diri di Gereja Pantekosta Pusat, Jalan Arjuna, Surabaya. Dalam peristiwa yang terjadi Minggu 13 Mei 2018, Daniel sempat menghalau mobil yang membawa bom masuk ke dalam gereja. Ia disebut-sebut sebagai pahlawan cilik.

Budi, ayah Daniel sempat kebingungan saat mengetahui bom ledakan di Gereja Pantekosta Pusat. “Kami nyari-nyari setelah bom itu. Akhirnya, membawa buku sama KK, jadi saya menuju ke sana. Ada yang korban cocok dengan DNA saya. Saya di sana sampai malam,” kata Budi, Ayah Daniel saat dikunjungi di rumahnya.

Berdasarkan cerita saksi, menurut Budi, Daniel berusaha menghalangi mobil. “Jadi dia (Daniel-red) yang menghalang-halangi mobil itu,” tambah Budi. Daniel juga dikenal sebagai anak yang senang bergaul. “Dia bisa bergaul sama siapa saja,” ungkap Sumijah, Nenek Daniel. Tapi kini, Sumijah tak bisa lagi melihat keceriaan cucunya itu. “Daniel jadi pahlawan, menyelamatkan jiwa banyak orang. Kita harus bersyukur. Tuhan selalu baik,” tambah Nenek Daniel.

Dalam peristiwa ini, selain Daniel setidaknya 7 orang tewas termasuk pelaku bom bunuh diri, Dita Oepriarto. Kalau saja Daniel tak berusaha menghalau kendaraan bom bunuh diri, korban jiwa mungkin akan lebih banyak. Rentetan teror tak hanya di Surabaya, hingga Rabu 16 Mei 2018, serangan dan penangkapan terduga teroris terus terjadi. Terakhir serangan Mapolda Riau. Satu polisi tewas dalam serangan ini dan 4 pelaku penyerangan tewas.

Kesaksian Polisi yang Menghadang Bom Polrestabes

Serangan di Jawa Timur tak hanya di 3 gereja (Santa Maria Ngagel, GKI Diponegoro, Pantekosta Pusat). Baru saja menjejakkan kaki di Surabaya, Mata Najwa langsung dihadapkan dengan aksi serangan bom bunuh diri di Mapolrestabes Surabaya.

Saat itu juga Mata Najwa langsung menuju lokasi juga mewawancarai polisi yang berupaya menghentikan para pelaku bom yang dilakukan 1 keluarga.

“Pendengaran, masih tidak enak,” kata Ahmad Muaffan saat ditemui di rumah sakit. Muaffan adalah polisi yang menghentikan sepeda motor yang membawa bom di Polrestabes Surabaya.

Muaffan menceritakan sepeda motor meledak sesaat dihentikan.

Dalam peristiwa ini 4 pelaku bom bunuh diri tewas di tempat. Seorang anak yang menjadi korban ideologi orangtuanya selamat dan masih dirawat di rumah sakit. Kejadian di Senin pagi ini juga membuat 4 polisi luka.

Hadir di meja Mata Najwa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjelaskan jaringan teror JAD yang bergerak dalam aksi teror ini.

Menelusuri Rusunawa Tempat Merakit Bom

Malam sebelum bom di Polrestabes Surabaya, terjadi ledakan di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo. Ledakan ini diduga berasal dari bom yang sedang dirakit. Polisi juga melumpuhkan terduga teroris, keluarga penghuni Rusunawa karena saat ditemukan masih memegang pemantik bom. Mata Najwa menelusuri Rusunawa ini.

Rumah yang dihuni keluarga Anton Ferdiantono ini berantakan. Ledakan juga menghancurkan plafon rumah dan menyisakan bau mesiu. Polisi juga sempat menunjukkan bahan-bahan peledak yang diambil dari lokasi kejadian. Bahan peledak ini berupa bubuk belerang dan sejumlah pipa dan kabel.

“Terduga masih hidup. Napas tersenggal saat kita masuk,” kata AKP Samirin sambil mengingat kejadian ledakan di Rusunawa Wonocolo, Senin 14 Mei 2018.

Saat itu polisi tidak melihat isteri dan anak dari pelaku. “Itu tidak kelihatan,” lanjut Samirin. Keberadaan orang-orang di dalam ruangan justru didapat dari informasi salah satu anak yang selamat. “Kita tahu di dalam itu dari anaknya. Ada bapak, ibu dan kakak,” lanjut Samirin.

Sementara itu sekuriti Rusunawa, Nurbani mengatakan pelaku peracik bom dikenal tertutup dengan tetangga. “Orangnya pendiam dan jarang bergaul dan bertegur sapa dengan penghuni lainnya,” katanya. Kepolisian melaporkan, ledakan di Rusunawa ini menewaskan pelaku peracik bom Anton Ferdiantono tewas. Selain itu, isteri pelaku Puspita Sari dan 1 anak tewas dalam peristiwa ini. Sementara itu, 3 anak lainnya selamat.

Menurut Kapolri Tito Karnavian, bom yang ada di Rusunawa ini merupakan jenis bom yang biasa dipakai kelompok teroris ISIS. “Mereka sekarang gunakan TATT yang dapat didapatkan di mana pun, tapi daya bakarnya high explosive,” katanya.

Istri dan Anak Ikut Menjadi Pelaku Bom

Dari rangkaian teror di Surabaya, sorotan utama tertuju pada terduga teroris keluarga Dita Oeprianto. Polisi menyatakan Dita adalah Ketua Jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Jawa Timur. JAD merupakan organisasi yang terafiliasi dengan ISIS.

Pengusaha minyak dan herbal ini menjadi otak bom 3 gereja di Minggu pagi, 13 Mei 2018. Ia melibatkan istri dan keempat anaknya, termasuk yang masih di bawah umur menjadi “pengantin” pelaku bom bunuh diri. Mata Najwa mendatangi rumah keluarga Dita di kawasan Wonorejo, yang dikenal sebagai kawasan elit di Surabaya.

Menurut tetangganya, Ani Gunawan, anak-anak dari Dita ramah. Sering tersenyum kepada tetangga. “Tapi memang akhir-akhir ini jarang keluar,” kata Ani yang rumahnya bersebelahan dengan Dita.

Senada diutarakan Yuki Gunawan, Ketua RT setempat. “Seperti warga yang lain. Dia (Dita) sering sholat berjamaah,” katanya.

Yuki melanjutkan, “Bahkan anaknya yang perempuan dua orang itu sering jogging, lari-lari dan sepedaan di sekitar sini, dengan warga dia enggak introvert, terbuka sekali.”

Menurut Kapolri, Tito Karnavian, serangan satu keluarga ini sudah dilakukan di beberapa negara lainnya.

Tapi dia mencatat untuk tidak mengaitkan tindakan teroris dengan Islam. “Jangan kaitkan dengan agama apa pun. Islam bukan teroris, teroris bukan Islam,” kata Kapolri, Tito Karnavian.

Tarik Ulur RUU Antiterorisme di Tengah Serangan Bom

Saat ini, RUU Antiterorisme masih dibahas di DPR. RUU ini dianggap lambat disahkan, karena sudah diajukan sejak 2016 lalu.

Menurut Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai, regulasi ini sudah sangat mendesak untuk disahkan, terutama tentang pelibatan TNI di dalamnya.

“Anak TNI sering mengeluh pada kita, senior. Mereka seperti melihat ikan-ikan di akuarium tapi tak bisa ditangkap,” kata Ansyaad.

Selain itu regulasi tentang penanggulangan terorisme saat ini masih berkutat pada upaya penindakan. “UU yang lama lebih banyak reaktif. Ini kita bisa lihat ada pergeseran tarik-menarik antara institusi,” lanjut Ansyaad.

“Polisi itu sudah tahu jaringannya. Tapi mereka tidak bisa memproses karena tidak ada payung hukumnya,” tambah Ansyaad.

Menurut Anggota Pansus RUU Antiteroris, Nasir Djamil dalam masa sidang sebelumnya, pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk memperpanjang pansus RUU Terorisme. “UU ini diharap lebih pro aktif dan preventif,” katanya.

Presiden Ultimatum Pembahasan RUU Antiterorisme

Presiden bereaksi keras di tengah rentetan serangan teroris di tanah air. Ia mengultimatum akan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Penanggulangan Terorisme jika RUU Antiterorisme tak juga disahkan oleh DPR.

Saat ini, pembahasan RUU Antiterorisme mandek terkait persoalan definisi terorisme. Pemerintah mengusulkan definisi terorisme adalah segala perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal atau mengakibatkan kerusakan serta kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public atau fasilitas internasional.

Di sisi lain, sejumlah fraksi di DPR meminta definisi itu ditambahkan dengan frasa “tujuan atau motif politik, ideologi dan tindakan mengancam keamanan negara.”

Menurut catatan Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar persoalan RUU bukan hanya pada persoalan definisi, secara substansi perlu diuji kembali. “Keseimbangan bisa diuji di level pelaksanaan. Memang ada masalah penangkapan dan masa penahanan,” katanya.

Lebih lanjut, ia meminta RUU Antiterorisme ini tetap ramah terhadap Hak Asasi Manusia. “Dalam rangka memastikan HAM ke depan, negara harus kuat,” katanya.

TNI Buru Teroris?

Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme diatur dalam RUU Antiterorisme. Namun sejauh ini masih menjadi perdebatan, siapa yang akan menjadi komando dalam penanggulangan terorisme, Polisi atau TNI?

Menurut Anggota Pansus RUU Antiterorisme, Nasir Djamil nantinya RUU ini akan mengatur tugas dua institusi: TNI dan Polisi.

Saat Najwa Shihab bertanya apakah TNI akan berada di bawah Polisi, Nasir menjawab, “Ya, lead sector itu polisi.”

Nasir Djamil melanjutkan, sekarang sudah tidak ada lagi perdebatan yang berarti dalam pembahasan RUU Antiterorisme. “Jadi tugas melindungi negara ada di Polri dan TNI. Kesiapan sudah siap, nanti tinggal disinergikan,” katanya.

Menurut Kapolri, Jenderal Tito Karnavian penanggulangan terorisme sudah didiskusikan dengan Panglima TNI, Jenderal Hadi Tjahjanto. Menurutnya, TNI tidak keberatan untuk dilibatkan dalam aksi pemberantasan terorisme. “Dari TNI tidak keberatan kalau dibutuhkan,” katanya.

Tito mencatat, RUU Antiterorisme harus diselesaikan. Sebab saat ini yang dibutuhkan adalah keamanan nasional. “Jadi masyarakat butuh perlindungan,” katanya.

Di sisi lain, Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai satu hal yang penting tentang RUU Antiterorisme adalah mengagung-agungkan aksi terorisme. “Di negara lain, kalau ada yang melakukan glorify terorism, itu ditangkap,” katanya.

Melarang Ormas Terlarang

HTI Dibubarkan: Bela Pancasila VS Kezaliman

Hizbut Tahrir resmi dilarang di Indonesia, dalihnya bertentangan dengan dasar negara

Upaya hukum sudah dilakukan, pengadilan tingkat pertama telah memutuskan

Sebenarnya ini bukan keputusan yang langka, sejumlah negara sudah lebih dulu melarangnya

Dari Turki hingga Tunisia, dari Malaysia sampai Saudi Arabia

Mengapa di mana-mana Hizbut Tahrir dilarang, benarkah larangan bisa selesaikan persoalan?

“Sejak awal kami menilai keputusan pemerintah itu adalah sebuah kezaliman,” ujar Juru Bicara HTI Ismail Yusanto.

Sementara itu, Kuasa Hukum pemerintah Achmad Budi Prayoga menegaskan putusan hakim yang sudah dibacakan sudah memberikan hak kepada eks HTI untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Kontroversi Gebuk Ormas

Achmad Budi Kuasa Hukum Pemerintah dalam kasus HTI menilai HTI merupakan organisasi politik. “Ada 200 kegiatan yg kami sampaikan sebagai bukti dan tidak ada bantahan. Melalui Perppu Ormas, Indonesia melakukan penegakan hukum dan kita tetap berikan kesempatan HTI membela diri.”

Dibalas oleh Ismail Yusanto Juru Bicara HTI, “Semua kegiatan HTI telah berlangsung, damai tertib legal. Kenapa sekarang malah menjadi masalah. Jadi HTI ini sebenarnya melanggar apa?
Soal pelanggaran UU Ormas itu kan asumsi. Jadi Hizbut Tahrir dipersalahkan karena asumsi dan persepsi.”

Lebih lanjut Ismail menyatakan, “HTI itu gerakan dakwah Islam dalam kesatuan NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Itu ada dalam AD/ART. Jadi tidak ada bukti HTI mau mengganti Pancasila.”

Adu argumen berlanjut dari Komandan Baser Nasional
Alfa Isnaeni, “Fakta di lapangan, HTI mengusung khilafah, kalau khilafah ya tak setuju Pancasila. Jangan diprovokasi masyarakat untuk berpolitik utopis.”

Perppu Ormas Jadi Aturan Palu Gada?

Kalangan LSM menolak pemberlakuan Perppu Ormas. Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru menilai jaminan kebebasan berekpresi dalam demokrasi menjadi dasar bagi HTI mencari keadilan. Namun di sisi lain, pemerintah yang menyatakan Indonesia itu bhineka tunggal ika bisa terjebak dengan adanya perppu.

Haris pun mempertanyakan, apakah ada jaminan perppu tersebut tak disalahgunakan di kemudian hari, karena kepemimpinan di republik ini akan berganti, sementara kekuatan perppu ormas yg telah jadi undang-undang tersebut tetap di genggaman.

Romi, Ketum PPP sebagai salah satu parpol pendukung pemerintah berujar, “Tak perlu ada kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan, sepanjang kita berfondasi pada Pancasila dan NKRI. Tentu peraturan yg telah dibuat tak luput dari kekurangan, tapi selalu terbuka untuk terus disempurnakan.”

Membedah HTI

HTI mengklaim memiliki banyak anggota terdaftar, namun enggan membuka detil angka berapa jumlahnya.

Lalu bagaimana pendekatan kepada masyarakat? Juru Bicara HTI menyatakan pendekatannya melalui dakwah dan ajaran HTI disebar ke semua lini dari sekolah, kampus, hingga perkantoran.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto mengklaim,” Soal khilafah ini bukan hanya soal Hizbut Tahrir. Jadi jika ada yg setuju khilafah, tidak bisa juga diklaim itu adalah Hizbut Tahrir.”

Namun argumen ini tak membuat pemerintah memberi ruang. Jika ada benturan kepentingan apalagi menyangkut ideologi dan dasar negara, ini menjadi kekhawatiran sejumlah pihak, seperti yg diungkapkan oleh Ketum PPP Romahurmuziy.

Doktrin-Doktrin HTI

Secara lantang Jubir HTI Ismail Yusanto menyatakan, “Pada tahun 2002 HTI pernah menyampaikan ke MPR tentang gagasan perubahan UUD.” Disampaikan pula bahwa hal itu dilakukan secara terbuka dan konstitusional.

HTI mengklaim ingin melakukan perubahan justru karena mencintai negeri ini. Jika ada cara atau sudut pandang yg berbeda apa salahnya?

Pertentangan argumen dan cara pandang ini membuat upaya penegakan hukum maupun merangkul semua golongan seolah terpisah jurang.

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menyatakan, “Ada bandul keterbatasan, namun ada bandul kebebasan. Mungkinkah keduanya dapat mengayun secara berimbang.”

Kontroversi Dakwah HTI

Perbedaan ideologi membuat benturan di masyarakat tak terelakkan. Komandan Banser Nasional Alfa Isnaeni menceritakan ada banyak peristiwa pertemuan dan dakwah yang dilakukan HTI memicu kontroversi di sejumlah daerah. Banser mengklaim penindakan/ pembubaran yang mereka lakukan selalu dilakukan bersama penegak hukum.

Namun Jubir HTI menyatakan ada kelompok-kelompok, termasuk banser, yang justru mengganggu jalannya dakwah yang seharusnya dilindungi undang-undang dalam demokrasi.

Fakta ini dinilai kuasa hukum pemerintah dalam kasus HTI Achmad Budi Prayoga sebagai contoh atau fakta, di mana negara harus hadir dan menegakkan hukum melalui penerapan aturan demi kebaikan semua pihak.

HTI masuk Parpol

30 tahun lebih berkiprah, HTI telah berevolusi menjadi ormas dengan jumlah anggota yang dinilai cukup besar di Indonesia. Basis massa ini tak dimungkiri menjadi komoditas politik yang potensial untuk meraup suara.

Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum HTI sekaligus Ketua Umum PBB berkilah, “pada waktu HTI dicabut status badan hukumnya masih jauh dari Pemilu, mereka berkonsultasi dan memutuskan untuk membela HTI”

Bara Jelang 2019

Kesaksian Korban Intimidasi CFD

Memasuki tahun politik, beragam taktik mulai diterapkan untuk menjaring simpati publik dan menggalang dukungan bagi masing-masing kandidat pemimpin yang diandalkan. Beragam opini dijejalkan ke masyarakat bahkan tak jarang memicu gesekan antar lapisan.

Bagaimana para politisi yang memang memiliki kepentingan memandang gesekan yang terjadi di masyarakat akibat perbedaan pendapat? Bagaimana seharusnya masyarakat bersikap atas riuhnya perang opini antar politisi?

Insiden kaos berlogo #2019Gantipresiden VS #DiaSibukKerja di acara Car Free Day (CFD) pada 29 April 2018 membetot perhatian publik. Peristiwa ini mengusik akal sehat.

Korban-korban intimidasi CFD, Susi Ferawati menceritakan, awalnya dia ketinggalan barisan dari pembagian kaos berlogo #DiaSibukKerja. Ia tak menyangka kejadian tersebut begitu cepat.

“Kita ketinggalan barisan. Saat itu belum ada kerumunan. Ada pergerakan dari Sudirman ke Bundaran HI. Dan foto-foto, ada ibu-ibu mulai datang. Dan mereka colek saya, mereka bilang, ‘kaosnya dikasih,” kata Fera.
Fera melanjutkan, makian makin keras karena orang-orang makin berkumpul.

“Dasar babu, kerja mlulu,” katanya. Makian tersebut ditujukan kepada Fera yang menggunakan kaos berlogo #DiaSibukKerja.

“Saya digiring dari kalangan mereka juga. Terus ke jalan Thamrin. Di situ saya dijemput suami teman saya,” katanya.

Korban intimidasi CFD lainnya, Siti Tarumaselej juga bercerita sempat diolok-olok kelompok yang beda kubu aspirasi politik. “Saya juga diolok-olok. Dikepret-kepret uang di muka saya,” katanya.
Sampai akhirnya ia bisa lolos dari situasi tegang tersebut

Insiden Car Free Day: Wajar atau Berlebihan?

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah angkat bicara soal insiden CFD. Menurutnya, masyarakat demokrasi adalah yang aktif dan dinamis dengan perbedaannya. Sehingga apa yang terjadi di CFD merupakan sesuatu yang apa adanya. “Jangan sampai kalau ada masalah dia meledak,” katanya.

Dia melanjutkan insiden CFD sudah keliru. Sebab tak bisa membiarkan dua kelompok yang berbeda aspirasi politik dalam satu lokasi. “Kalau salah pakai baju sepak bola saja bisa babak belur,” katanya.

Guru Besar UII, Mahfud MD, Mahfud MD menilai tindakan tersebut tidak bermoral. Perlu ada penegakan hukum.

Sementara, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai ini merupakan kesalahan dari Pemerintah DKI Jakarta. Sebab dalam aturannya, CFD harus bebas dari aktivitas politik. “Tidak ada kehadiran negara, di sini yang bertanggung jawab ya pemprov,” katanya.
“Apalagi ada kehadiran anggota DPRD DKI Jakarta di lokasi CFD saat itu,” tegas Yunarto.

Apakah kelompok berkaos #2019Gantipresiden merupakan kubu dari Prabowo Subianto?

Politikus Gerindra, Riza Patria membantah. Dia mengklaim relawan Prabowo taat terhadap aturan. “Relawan kami tertib, bersih, disiplin.”

Perang Tagar Berujung Konflik

Belakangan ramai perang tagar bermuatan pesan dukungan di Pilpres 2019. Perang tagar ini memanas tak hanya di jagad maya, tapi juga tercermin dalam realita lewat distribusi atribut berupa kaos dengan tagar masing-masing.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, saat ini keberadaan perang tagar di media sosial tak bisa dihindari. Kalau pun ada pernyataan provokatif bisa saja dikeluarkan. “Itu apa boleh buat harus melemparkan twit-twit itu. Kalau tersinggung gak apa-apa, pasti kena,” katanya.

Fahri melanjutkan, pedoman bermedia sosial adalah aturan perundang-undangan. Jadi semua telah diatur dalam hukum.

Guru Besar UII, Mahfud MD menilai tagar di media sosial sangat cepat bersahutan. Dari satu pesan ke pesan yang lain. Termasuk pesan-pesan provokatif. “Dipanas-panasi disahuti oleh yang lain,” katanya.
Hal ini yang bisa membahayakan. “Jika pesan tersebut sudah menuai persoalan apapun alasannya aparat penegak hukum harus tegas,”kata Mahfud.

Bagi Direktur Eksekutif Charta Politica, Yunarto Wijaya keberisikan di dunia media sosial masih wajar asal masih dalam satu framing. Misalnya, melakukan kampanye negatif dengan membuka data keburukan dari lawan politik. “Tagar-tagar cuci otak orang tapi harus bertanggung jawab,” katanya.

Benarkah Isu Penguasa varus selalu ditutup?

Politikus Gerindra, Riza Patria mempersoalkan insiden dua orang meninggal saat pembagian sembako di Monas. Menurutnya, hal ini harus dibuka.

“Harus ada kejujuran dan keadilan,” katanya. Apalagi ada tudingan kegiatan bagi sembako ini dilakukan kelompok pro Jokowi.

Menurut Politikus PDI Perjuangan, Maruarar Sirait tidak ada kesengajaan untuk menutupi peristiwa tersebut. “Memang nggak ada pemerintahan yang sempurna. Tidak setuju demokrasi dimenangkan dengan cara yang tidak adil dengan menggunakan TNI, polisi. Kalau penguasa salah ditutup. Oposisi salah diekspos, tindak saja, kan ada aturannya,”ujarnya.

Apakah Politik itu Jahat?

Jelang 2019, hoaks dan kampanye hitam diperkirakan akan makin kuat. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menjawab enteng persoalan tersebut. “Itu wilayah penegakan hukum,” katanya.

Ia juga mengkritik Presiden Jokowi yang menganggap politik jahat. Sebab, dalam medan kampanye khususnya media sosial, presiden harus hadir dalam perdebatan politik. “Ini medium positif. Dia harus kontributif dalam perdebatan politik,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan, Maruar Sirait mengatakan bagi mereka yang menghalalkan cara dalam politik dengan kampanye hitam, harus diproses secara hukum. Tapi ia mengingatkan, tiap beda pilihan politik seharusnya jangan menghalalkan segala cara untuk menang. “Pasti kita punya calon beda, punya partai beda. Bagi saya politik itu usaha untuk memperjuangkan apa yang kita yakini benar,” katanya.

Politikus Gerindra, Riza Patria mengaku Prabowo Subianto juga kerap diserang dalam media sosial. Serangan tersebut mulai dari mendompleng kampanye buruh pada 1 Mei lalu, kemudian insiden CFD yang seolah-olah dilakukan oposisi. “Apa pun yang negatif itu (diasosiasikan-red) oposisi,” katanya.

Belajar Berpolitik Waras

Budayawan Prie GS memberikan refleksi atas insiden CFD.

Saudaraku
Demokrasi
Bukan hanya berisi aku dan kamu
Ia juga berisi ia, kalian, kami dan mereka.
Kesemuanya itulah yang disebut kita.
Menjadi kita sungguh tak sederhana.
Karena indah dan tak indah,
baik dan buruk bahkan salah dan benar, tak lagi hanya tergantung dari sudut pandangku dan sudut pandangmu
Melainkan juga sudut pandangnya,
sudut pandang kalian, sudut pandang kami dan sudut pandang mereka.
Maka di dalam ruangku dan ruangmu juga ditempati oleh semua pihak yang akhirnya di sebut kita itu.
Itulah realitas yang dibaca dengan sangat baik oleh Empu Prapanca
yang melahirkan Bhineka Tunggal Ika.
Itulah yang disadari oleh Soekarno dalam yang melahirkan Pancasila.
Maka saudaraku,
Demokrasi tak mungkin berisi hanya aku dan kamu tanpa dia, kalian, kami dan mereka.
Maka jika aku sedang tak sependapat denganmu
Bukan berarti aku bukan bagian dari dirimu.
Begitu juga kalau kamu sedang tak sepaham dengan ku
bukan berarti kau bukan bagian dari diriku.
Jika pilihanmu bukan pilihanku
Tak cukup alasan bagiku untuk membenci pilihanmu
Karena ia pasti juga pilihan dia, pilihan kalian, pilihan kami dan pilihan mereka,
Yang akhirnya aku dan kamu
Mau tak mau, suka atau terpaksa
Harus menjadi kita.
Demokrasi tanpa kita
Sungguh harus dicegah karena ia mengancam keberlangsungan bersama.

Rematch Jokowi VS Prabowo

Rematch Jokowi vs Prabowo

3 bulan menuju pilpres, menurut Presiden Jokowi, tak ada tambahan percaya diri dalam kontestasi pilpres. Ia mengatakan bahwa semakin banyak pilihan atau alternatif, maka semakin baik bagi rakyat, karena inilah demokrasi.

Pesiden Jokowi pun menghargai apapun yang sudah menjadi putusan partai Gerindra bahkan apabila harus re-match dengan Prabowo sekalipun.

Najwa mengatakan bahwa hubungan Jokowi-Prabowo awalnya terlihat mesra, bahkan sempat minum teh dan naik kuda bersama, namun lama-kelamaan sepertinya kemesraan itu mendingin. Presiden Jokowi tertawa, lalu menepis tudingan-tudingan tersebut.

“Biasa-biasa saja.” Jawabnya santai. Presiden Jokowi mengatakan bahwa sudah banyak sekali mengadakan pertemuan dengan politisi-politisi dan hubungan itu biasa-biasa saja.

Saat ditunjukkan video rekaman pidato Presiden yang terkesan mebalas pernyataan Prabowo mengenai bubarnya NKRI pada 2030, Presiden Jokowi justru tertawa.

“Yaa, biasa-biasa saja. Itu hanya untuk menyemaangati masyarakat dan relawan. Karena pemimpin itu harus bisa memberikan optimisme bagi rakyatnya.” Tandasnya lagi

 

Jokowi Akui Dekati PKS untuk Pilpres

Najwa mengklarifikasi bahwa sepertinya ada wacana untuk menggandeng Prabowo menjadi cawapres. Hal ini tidak ditepis oleh Presiden Jokowi, menurutnya, wacana apapun dimungkinkan, dan Istana terbuka untuk wacana-wacana baru. “Boleh-boleh saja ada wacana-wacana seperti itu, semua itu terbuka, asalkan itu baik untuk rakyat, ya mengapa tidak.”

Presiden Jokowi menjelaskan, walaupun Prabowo sempat mengatakan akan maju di pilpres, Presiden Jokowi masih membuka opsi-opsi termasuk untuk bepasangan dengan Prabowo. Menurutnya, 3,5 bulan adalah waktu yang panjang untuk melakkan persiapan dan akan masih banyak hal-hal yang berubah-ubah lagi.

 

Jokowi Berburu Cawapres

Sejumlah tokoh partai politik mulai mengkampanyekan diri untuk menjadi cawapres pendamping Jokowi. Ada yang masih malu-malu, tapi ada juga yang secara terang-terangan mendeklarasikan diri untuk menjadi cawapres Jokowi.

Tokoh-tokoh yang mendapatkan elektabilitas menjadi cawapres berdasarkan sejumlah lembaga survei di antaranya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, M. Romahurmuziy, Gatot Nurmantyo, Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan. Bagi Presiden Jokowi, tiap tokoh dan partai politik punya hak untuk mendeklarasikan cawapres.

“Partai memiliki kemerdekaan apa pun dalam rangka kepentingan politik mereka. Misalnya, ada yang mendeklarasikan cawapres, kan nggak apa-apa,” kata Presiden Jokowi.

 

 

Tangkisan Jokowi atas Serangan Isu Antek Asing

Presiden Jokowi memperkirakan kampanye negatif akan kembali terjadi pada Pilpres 2019 mendatang. Pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi diserang kampanye negatif sebagai PKI, anti Islam dan antek asing.

Baru-baru ini, Presiden Jokowi disandingkan dengan antek asing. Hal ini terkait dengan pengesahan Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang dianggap sebagai pintu masuk tenaga kerja dari luar negeri.

Tapi menurut Presiden Jokowi keberadaan TKA merupakan suatu hal yang wajar di tengah globalisasi, meskipun ia tidak menampik terjadi peningkatan TKA di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.

“Tenaga kerja kita yang ada di Cina, informasi yang saya terima ada 80 ribu. Juga tak ada masalah. Saya kira ini sebuah kepentingan ekonomi yang mau tidak mau, semua negara menerima seperti itu,” kata Presiden Jokowi

 

Di Balik Simbol-simbol Jokowi

Untuk pertama kali Presiden Jokowi menjelaskan posisi dirinya dalam kaitan dengan tudingan anti-Islam. Dalam Mata Najwa, Presiden Jokowi menjelaskan hubungannya dengan ulama-ulama.

Sorotan lain, Presiden Jokowi yang banyak tampil dengan gaya anak muda: berjaket jeans, motor gaul sampai olahraga tinju. Penampilan ini menimbulkan banyak spekulasi tentang pesan politik yang ingin disampaikan Presiden Jokowi. Apalagi kemunculan “gaya baru” Presiden Jokowi ini mendekati dengan Pilpres 2019.

Tapi menurut Jokowi, “gaya baru” tersebut sebagai penyegaran di tengah kesibukannya menjalani aktivitas sebagai presiden. “Masak kita bisa melarang tafsir-tafsir. Bacaan-bacaan seperti itu. Terserah mau dibaca seperti apa,” kata Presiden Jokowi.

Sorotan lain mengenai pembagian sertifikat tanah, itu bukanlah suatu pengibulan, Pemerintah hanya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan mengenai sengketa tanah dengan melakukan pembagian sertifikat yang lama tidak dimiliki oleh masyarakat, serta redistribusi untuk menyamaratakan kepemilikan lahan dan tanah.

 

Utang Menumpuk, Apa Jawaban Jokowi?

Presiden Jokowi dikritik dengan isu utang pemerintah. Di penghujung 2017, utang pemerintah mencapai  Rp 4.000 triliun. Penambahan utang pemerintah dianggap tidak sejalan dengan laju ekonomi nasional.

Tapi kritik atas utang pemerintah dijawab enteng Presiden Jokowi. Sebab, kata dia, Indonesia masih mendapatkan kepercayaan tinggi dari Rating Agency. Angka-angka rating meningkat menjadi investment grade, pengelolaan defisit, fiskal dan moneter sudah baik.

Presiden Jokowi mengatakan, pinjaman harus dipakai untuk hal-hal produktif, bukannya hal-hal konsumtif, itulah yang menjadi alasan pencabutan subsidi listrik. Pinjaman negara harus digunakan untuk hal-hal yang dapat menambah pendapatan negara.

Di sisi lain, Presiden Jokowi justru mempertanyakan kritik atas utang pemerintah. Menurutnya, kritik tersebut lebih banyak muatan politisnya.

“Kalau yang satu ahli ekonomi makro, yang satu politikus (berdebat utang-red). Ya, nggak nyambung. Kalau saya lebih percaya kepada yang mengerti masalah ekonomi makro, ya Bu Sri Mulyani. Track record-nya jelas,” kata Presiden Jokowi.

 

 

Tagih Janji Jokowi

Sejak kampanye di Pilpres 2014 lalu, Presiden Jokowi selalu menyuarakan janji Nawa Cita. Ya, ada 9 program yang ingin diwujudkan Presiden Jokowi, di antaranya membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Tapi Presiden Jokowi mengakui janji Nawa Cita itu tidak semuanya langsung bisa terwujud. Karena Indonesia adalah negara yang besar, keseluruhan pemasalahan tak bisa langsung diselesaikan hanya dengan satu langkah, perlu banyak-banyak lagkah besar

Janji lainnya tentang penegakkan hukum. Presiden Jokowi pernah memberikan ultimatum kepada Kapolri Tito Karnavian untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap Penyidik KPK, Novel Baswedan. Sudah lebih dari 1 tahun, kasus penyiraman air keras ke wajah Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang.

Presiden Jokowi mengaku belum menanyakan tenggat waktunya kepada Kapolri Tito Karnavian.  Dia mengaku akan segera menghubungi Tito setelah wawancara dengan Najwa.

The New York Times and Boston Scientific : Two Different Way of Innovating with Information Technology

Almost everybody has a story about how to save the U.S newspaper industry. The only concensus, it could all about disapper. At The New York Times, tough times have elevated IT-enabled innovation to the top of agenda.

A research and development group, created in 2006, operates as a shared service across nearly two dozen newspapers, a radio station, and more than 50 Web sites. “Our role is to accelarate our entry onto new platforms by indentifying opportunities, conceptualizing, and prototyping ideas, “ explains Michael Zimbalist, the company’s vice president of R&D.

Zimbalist’s staff of 12 includes experts in rapid prototyping, specialists in areas like mobile or cloud computing and data miner who probe Web site data for insight into what visitors do. They work within a common framework based on idea generation, development, and diffusion throughtout the business. Recent projects included prototypes for new display ad concepts as well as blackberry applications for boston.com and the expert site About.com. the team’s work is intended to supplement and support innovation takin place within the business unit. For example, the team is prototyping E-Ink, an emerging display technology; some business unit can’t spare the resources to investigate it.

At NYTimes.com the design and product development group of Marc Frons, CTO of Digital Operation, worked with Zimbalist’s team and adobe developers on the Times Reader 2.0 application, the next generation, on-screen reading system it developed on the Adobe AIR platform. Frons further encourages forward on the adobe AIR platform. Frons further encourages forward thinking among his 120-person team with twice annual innovation contests. Winners receive cash, recognition and the resouces to turn their ideas into reality. Typical projects are measured against criteria like revenue potential or journalistic value. R&D projects aren’t. “Since we build software, there’s mo huge capital investment up front,” Frons says, “which allows us to experiment. The emphasis in on rapid development.”

Times Widgets, a widget-making platform, was a contest winner, as was the recently launched Times Wire, a near real time customizable interface for online contest. “We’re trying to solve specific problems and think about where the business is going,” Frons says. Frons is focused on enhancing revenues, cutting cost, and increasing efficiency through process improvements and automation.

The New York Times has launched a cool interactive map the shows the most popular Netflix rentals across 12 U.S metropolitan areas: New York, San Fransisco/Bay Area, Boston, Chicago, Washinton, Los Angeles, Seattle, Minneapolis, Denver, Atlanta, Dallas and Miami. If you’re a Netflix junkie and a closet Twilight fan (and you live in major U.S. city), your rental habits are now on display. To create the map, The New York Times partnered with Netflix. The map is a graphical database of the top 100 most-rented. Netflix film of 2009 laid on top of maps. With it you can graphically film of 2009 laid on top of maps. With it you can graphically explore top 2009 Netflix movies based on three criteria: film that were hated or loved by critics, an alphaberical list, and most rented. For example, select most rented, and when you place the mouse over a zip code, a window pops up showing you what the top Netflix rentals are for that specific region.

Some trends are not surprising: The most popular Netflix movie of 2009 was The Curious Case of Benjamin Button, although Slumdog Millionaire and Twilight were both in the top 10. Milk, the story of San Fransisco and othert city centers, but not so much in suburbs of southern cities (such as Dallas and Atlanta). Mad Men, the 1960s-set drama about advertising execs, was hot at all in Miami.

The map does show some interesting trends: Big block-busters were not as popular in city centers (wanted and Transformers : Reverge of the fallen, barely made a splash in the city center of Manhattan and San Fransisco), although this could be due to the fact that a lot of people see blockbusters in movie theaters. Last Chance Harvey, a romantic comedy staring Dustin Hoffman and Emma Thompson, was enjoyed in wealthier suburbs (such as Scarsdale), but not in city centers (such as Manhattan). Tyler Perry’s movies (Tyler Perry’s Madea Goes to fail and Tyler Perry’s the Family that Preys) were popular in predominantly black neighborhoods.

Much of what has been innovative thus far at The New York Times can be classified as process or product innovation. Typically, a healty and growing company should be content with focusing 90 to 95 percent of its innovation dollars on such core business innovation and 5 percent or 10 percent on new business models, says Mark Johnson, chairman of strategic innovation consultancy Innosight. However, he adds, “The newspaper industry is in so much trouble at business model innovation is more important than ever.”

Now is a good-and bad-time for fostering such innovation. “You’ve got the leadership’s attention you need,” says Johnson. “But it’s harder in the sense that there’s an urgency to fix the financials, and being patient in the way you need to be for a new business model to unfold is a very difficult thing to do.”

The New York Times is focused on experimenting with a number of different initiatives, but Boston Scientific faces a much different challenge: how to foster innovation without risking the disclosure and leakage of very valuable intellectual property. And the company has turned to technology to help find the right mix of access and security.

Boston Scientific wants to tear down barriers that prevent product developers from accessing the research that went into its sucessful medical devices so that they can create new products faster. But making data too easy accessible could open the way to theft of information potentially worth millions or billion of dollars. It’s a clasic corporate data privacy problem.

“The more info you give knowledge workers, the more effective they can be in creating a lot of value for the company,” says Boris Evelson, a principal analyst at Forrester. “This creates disclosure risk-that someone’s going to walk away with data and give it to competitor.”

This tension compels the $8 billion company to seek out software that allows the broader engineering community to share knowledge while managing access to product development data, says Jude Currier, cardiovascular knowledge management and innovation practices lead at Boston Scientific. “Active security is the way to address this problem,” Currier says. That is, regularly monitor who’s accessing what, and adjust permission as business condition change.

Keeping the pipeline of new stents, pacemaker, and catheters fresh is especially important because heart-related item account for 80 percent of Boston Scientific’s sales. Over the past few years, engineers have been focused on quality system improvements, Currier says. Boston Scientific had inherited regulatory problems from acquisition it made during that timr. Now that those situations are addressed , the company is ready to reinvigorate internal innovation.

Boston Scientific is piloting invention Machine’s Gold fire software, which, Currier says, provides the right mix of openness and security for data. Before, Boston Scientific’s product developers worked in silos with limited access to research by colleagues on different product lines. Information was so locked down that even if scientists found something useful from a past project, they often didn’t have access to it. “We’re changing that.” Currier says.Gold fire makes an automated workflow out of such tasks as analyzing markets and milking a company’s intellectual property. It combines internal company data with information from public sources, such as federal government databases.

Researchers can use the software to find connections among different sources, for instance by highlighting similar ideas. Engineers can use such analysis to get ideas for new products and begin to study their feasiblility. The goal is to have any engineer be able to access any other engineer’s research.

“The people in the trenches can’t wait for that day to arrive,” he says. Athough the goal is more openness, not all data stay open forever. For example, as a project gets closer to the patent application stage, access the data about it is clipped to fewer people, Currier says.

He adds that since installing goldfire, patent applications are up compared to similar engineeting groups that do not use the Goldfire tool. “we have had to educate people that we aren’y throwing security out the window but making valuable knowledge available to the organization,” he says.

 

SIM MID-TEST

Berdasarkan artikel tersebut, Media The New York Times melakukan sebuah tindakan kepada seluruh unit bisnisnya. Jelaskan bagaimanakah bentuk tindakannya? Analisislah bagaimana dampaknya terhadap perusahaan baik dari segi keuntungan maupun kekurangannya!

Tindakan-tindakan yang dilakukan The NY Times dalam mengembangkan unit-unit bisnisnya adalah:

1. Mengembangkan protoype E-Ink, mengembangkan basis program adobe AIR menjadi Times Reader yang merupakan next generation on-screen reader, Times Wire, antarmuka yang dapat disesuaikan untuk konten online real-time, pengembangan peta rental netflix di 12 kawasan populer di Amerika Serikat, serta mengadakan kontes inovasi 2 tahunan, untuk menggali ide-ide kreatif. NY Times juga menyediakan hadiah-hadiah termasuk sumberdaya untuk mewujudkan idenya menjadi kenyataan.
2. Keuntungan dari tindakan-tindakan inovasi ini adalah:
   1. Pembuatan software-software yang lebih efisien, tidak memerlukan modal awal yang besar, dan penekanan fokus pada kegiatan eksperimen yang lebih cepat.
   2. Mencapai fokus pengembangan, yaitu meningkatnya pendapatan, meningkatnya efisiensi serta adanya penghematan biaya melalui proses perbaikan dan otomasiInovasi-inovasi pada aplikasi meningkatkan nilai guna aplikasi itu sendiri dan memudahkan pemakai dalam mengoperasikan aplikasinya.

Kekurangan yang timbul akibat inovasi ini mungkin tak sebanyak kelebihan yang didapat oleh The New York Times, diantaranya adalah:

1. Walaupun indikator perusahan sehat dan terus berkembang menurut Mark Johnson adalah fokus 90-95% investasi dollar terhadap inovasi bisnis inti dan 5-10% terhadap model bisnis baru, perusahaan saat ini justru sebaliknya. Didorong oleh riset selera pengguna yang membuat mereka terus berinovasi dengan cepat memenuhi segala tuntutan penggunanya, mereka justru lebih banyak menginvestasikan sebagian besar resources untuk model bisnis baru, bukannya berinvestasi untuk menyempurnakan business core mereka.
2. Tingkat ekspektasi untuk memperbaiki keungan perusahaan akan menghambat proses inovasi dan perkembangan model bisnis baru. Orientasi yang berbeda (antara peningkatan kualitas dan peningkatan keuntungan) akan menyulitkan pencapaian tujuan utamanya pada kegiatan-kegiatan pembaruan dan peningkatan pelayanan bisnis yang menghabiskan banyak sumberdaya.

 

Boston Scientific menghadapi tantangan dengan menyeimbangkan openness and sharing dengan keamaan dan kebutuhan pembatasan akses ke informasi. Bagaimana penggunaan teknologi yang dapat memungkinkan perusahaan untuk mencapai kedua tujuan tersebut pada waktu yang bersamaan? Perubahan apa sajakah yang dibutuhkan untuk menyukseskan tujuan tersebut? Analisalah serta kemukakan contoh kongkretnya!

Upaya menyeimbangkan openness and sharing

1. Boston scientific menggunakan teknologi yang mendorong inovasi tanpa membuka risiko pengungkapan dan kebocoran dari nilai kekayaan intelektual serta mampu membantu campuran yang tepat antara akses dan keamanan. Keamanan aktif digunakan untuk mamantau secara rutin siapa yang mengakses apa, dan menyesuaikan izin terhadap perubahan kondisi-kondisi bisnis.
2. Boston perlu mempertahankan jalur produksi produk-produk seperti stent, alat pacu jantung, kateter dan lain-lain. Selain itu, perlu diberikan pemahaman pada teknisi-teknisi internal Boston, bahwa akan lebih mudah jika Boston menggunakan suatu sistem komunitas perekayasaan yang lebih luas untuk berbagi pengetahuan ketika mengelola akses dalam pengembangan produk data.
3. Boston sudah menemukan perangkat lunak Manchine’s Goldfire yang membuat alur kerja otomatis pada setiap output tugas, sekaligus sebagai penganalisa pasar dan kekayaan intelektual perusahaan. Goldfire menggabungkan data internal perusahaan dengan informasi umum seperti database pemerintah federal. Peneliti-peneliti kemudian akan dapat menggunakan perangkat lunak untuk menemukan hubungan dari sumber-sumber penelitian yang berbeda, teknisi-teknisi dapat menggunakan analisis tersebut untuk memperoleh ide produk-produk baru dan memulai studi kelayakannya. Sehingga setiap teknisi dapat mengakses informasi. Namun, semakin dekat proyek produk baru dengan tahap hak paten, akses data kemudian akan mengerucut pada segelintir orang. Iniyang disebut dengan openness and sharing dalam satu waktu.

 

Peta penyewaan video yang dikembangkan oleh The New York Times dan Netflix grafis menampilkan film populer di seluruh lingkungan dari kota-kota besar di Amerika Serikat. Bagaimana Netflix menggunakan informasi ini untuk meningkatkan bisnis mereka? Dapatkah perusahaan pesaing dan sejenis seharusnya menyikapi hal ini? Berikan argumen dan analisamu serta kemukakan contoh kongkretnya!

Netflix menggunakan informasi peta interaktif untuk mengetahui selera pengguna pada setiap region. Terdapat 3 informasi yang bisa digunakan netflix yaitu informasi terkait film yang paling dibenci ataupun yang paling dicintai oleh para kritikus serta film yang paling banyak disewa. Hal ini berguna bagi peningkatan kualitas pelayanan pada pengguna. Pihak pesaing mungkin perlu berinovasi jika ingin melampaui upaya inovatif dari Netflix. Jika Netflix dan New York Times mampu membuat peta interaktif yang hanya menjangkau 12 area pouler di Amerika Serikat, maka pesaing mungkin bisa berinovasi untuk memperluas jaringannya diluar area-area populer tersebut.

Siasat Berebut Istana

Part 1 Siasat Berebut Istana

Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy menyebut sejumlah pertemuan terjadi antara Jokowi-Prabowo. Menurutnya, pertemuan itu untuk membicarakan jalan tengah untuk menurunkan suhu politik yang makin panas. Salah satu isi pertemuan koalisi pasangan Jokowi-Prabowo di Pilpres 2019.

Tapi cerita ini dibantah Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono. Gerindra sudah menetapkan Prabowo Subianto sebagai capres 2019.

Tuan rumah Mata Najwa, Najwa Shihab berkali-kali bertanya mana yang benar?

Hari pemilihan presiden masih cukup lama tapi semaraknya sudah sangat terasa.

Nama-nama baru dan lama mulai digoreng, rezim dan oposisi saling memuji dan mencoreng.

Kata-kata dihamburkan ke berbagai penjuru untuk mengatrol jagoan atau menikam seteru.

Satu sama lain saling melirik dan memburu, entah mana yang benar dan mana palsu.

Di tengah banjir gimmick para jurkam, akan kah nasib rakyat masih akan buram?

Part 2 Utak Atik Koalisi “Rematch” Jokowi-Prabowo

Prabowo Subianto akhirnya nyatakan menerima mandat partai untuk maju di Pilpres 2019. Namun akan kah “rematch” Jokowi-Prabowo ini menghasilkan koalisi yang sama seperti Pemilu 2014?Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, “PKS pasti bersama Gerindra.”Sekjen PAN Eddy Soeparno, “Sampai hari ini kami masih bersama pemerintah (Jokowi).”Ketua Umum PPP Romahurmuziy, “Jokowi sulit dikalahkan, karena adanya pembuktian tingkat pertumbuhan ekonomi yang membaik.”Sementara pengamat politik Hanta Yudha menilai, “Pernyataan Prabowo Subianto masih dinamis.” Bisa saja Prabowo tidak maju dalam Pilpres 2019.

Part 3 Perang Retorika Memanas

Adu argumen terjadi di meja Mata Najwa soal kaos bertuliskan #2019GantiPresiden . Partai oposisi menganggap kaos ini bikin panik Presiden Jokowi terlihat dari respon Jokowi atas hastag yang tersebar di media sosial ini.Tapi reaksi Jokowi ini dibela oleh Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzly. Menurutnya reaksi Jokowi terhadap #2019GantiPresiden tidak serius. Itu sekadar candaan saja.Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu nyeletuk, “Kaosnya sudah muncul, tapi orang (capres)-nya tak muncul-muncul.”Pengamat politik dari Poltracking Indonesia, Hanta Yudha menikai perang retorika jelang Pilpres sah-sah saja, termasuk kampanye #2019GantiPresiden vs #OgahGantiPresiden2019. Sebab saat ini memang waktunya untuk memperebutkan suara dari masyarakat.

Part 4 Kontroversi Partai Setan Amien Rais

Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang partai setan. Pernyataan ini yang membuatnya dilaporkan oleh Ormas Cyber Indonesia ke kepolisian karena dianggap meresahkan dan bisa memecah belah bangsa.Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno masih mempertanyakan sumber berita. Lebih lanjut, Eddy mengatakan itu merupakan bahasa simbolik karena tak ada pihak yang dituding.”Ini tausiyah tak ada muatan politik di dalamnya.”Selain itu, Eddy juga mengatakan Amien sangat vokal sejak era reformasi. Menurutnya, pernyataan Amien Rais ini sudah dipolitisasi dan menjadi heboh di masyarakat.Di pihak lain, Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan agar tokoh sekelas Amien Rais perlu menjaga kata-kata ketika berhadapan dengan publik.”Jangan menimbulkan pemahaman yang macam-macam. Kita harus menghindari politisasi isu SARA.”

Part 5 Lagi-lagi Politisasi Isu SARA?

Tabloid Obor Rakyat sempat menjadi perbincangan pada Pilpres 2014 silam. Media ini dituduh menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian.Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy mengaku pernah ditawarkan untuk menyunting informasi-informasi di media tersebut. Tapi politisi yang akrab dipanggil Romi ini menolaknya.Menurut Romi kampanye hitam bisa saja dilakukan di Pilpres 2019 mendatang. Isu yang dimainkan antara lain soal komunisme.Tapi dia mengingatkan agar semua kubu menjaga kontestasi ini dengan damai.Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono mengatakan saat hoax soal komunisme menyebar di Pilpres 2014 Prabowo meresponnya. Kata dia, Prabowo tidak suka dan marah besar dengan penyebaran isu komunisme lewat Obor Rakyat.”Prabowo tak suka, dia tahu dan marah besar. Dia tidak mau.”Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tidak menyangkal adanya kepercayaan masyarakat dengan isu komunisme. Kata dia, hal ini bisa ditunjukkan dalam kebijakan pemerintah.”Tapi kami tak mau bahas itu, karena debatable.”Hal lain yang menjadi perdebatan adalah kebijakan Tenaga Kerja Asing. Kebijakan ini dianggap memudahkan tenaga kerja dari luar negeri, khususnya Cina, untuk bekerja di Indonesia.Namun politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu serta merta mendebat, “Ini soal tenaga kerja asing atau tenaga kerja Cina? Jangan dipersepsikan demikian dong.”

Part 6 Stigma Bagi Jokowi

Anti-Islam
Pro-komunis
Pro-RRCTiga stigma yang ditudingkan pada Jokowi, menurut Ketua Umum PPP Romahurmuziy.
“Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Jokowi dinyatakan tidak merangkul kelompok 212, tapi nyatanya Jokowi sholat bersama kelompok 212 ketika mereka berdemo.”Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendebatnya. “Kami selalu siap bila diundang ke istana.”Perang retorika dan stigma menjadi bahasan para narasumber Mata Najwa.

Part 7 Tuduhan Kampanye Terselubung

Presiden Jokowi dituduh menggunakan fasilitas negara dengan melibatkan perangkat negara untuk bagi-bagi sembako. Selain itu, dalam pembagian sertifikat tanah dengan menyelipkan fotonya.Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono menilai pembagian sembako ini merupakan cerminan dari persoalan harga sembako yang tinggi.”Kalau Presiden bagi sembako, banyak yang mau. Ini sembako mahal, rakyat tak mampu beli.”Bagaimana reaksi politisi pendukung Presiden Jokowi terhadap tudingan ini?

Amuk Massa

Sepasang Kekasih Dipersekusi Atas Nama Moral

Peristiwa amuk massa di Cikupa, Tangerang pada 11 November 2017, menjadi memori pedih yang sulit dihapus dari ingatan M dan R. R mengisahkan, sebelum peristiwa Cikupa terjadi, hubungannya dengan M telah terjalin sekitar 1,5 tahun, “saat ini ini kami sudah menikah, kami pacaran 1,5 tahun dan memang sudah merencanakan pernikahan.” Tutur R.

Saat peristiwa amuk massa di Cikupa, M mengaku baru tinggal di daerah tersebut selama 2 minggu. “Karena baru 2 minggu, belum kenal siapa-siapa dan belum sempat sosialisasi. R mengaku, cukup jarang singgah ke kontrakan M. Pada Sabtu malam (11/11/2017), R datang untuk mengantarkan makanan ke kontrakan M, R membawa nasi dan telur dadar, masak sendiri dari rumah, dan pada saat itu ada orang datang mengetuk pintu.

Hingga peristiwa amuk massa terjadi pada Sabtu malam, M dan R digerebek warga karena dituduh berbuat asusila, bahkan M dan R dipaksa telanjang hingga video peristiwa ini viral di media sosial. Akibat kejadian ini, kondisi psikologis M dan R terpukul dan harus menjalani konseling hingga saat ini. R masih belum kembali bekerja dan ingin menenangkan diri di rumah. Mereka berdua mengaku masih selalu di dampingi oleh pihak kepolisian.

Ketua RT Aktor Intelektual Persekusi Cikupa

Polisi menetapkan 6 orang tersangka, pelaku pengeroyokan atas pasangan M dan R di Cikupa, Tangerang, yang saat ini telah diadili dan menanti vonis pada 12 April 2018. Ironisnya, ketua RT dan ketua RW setempat juga temasuk diantara 6 orang tersangka ini, yang diduga sebagai aktor intelektual dibalik peristiwa amuk massa.

Kapolresta Tangerang AKBP HM Sabilul Alif, menjelaskan kronologi kejadian berdasarkan hasil penyidikan, bahwa ketua RT menggedor pintu kontrakan M, menuding M dan R telah melakukan perbuatan asusila, dan melakukan aksi main hakim sendiri. “Motif ketua RT itu karena mau ada sanksi sosial, karena dia merasa seorang tokoh yang punya wewenang untuk memberikan sanksi.” ungkap AKBP HM Sabilul Alif. Mengalami perlakukan kasar dan tudingan yang mempermalukan, keluarga korban M dan R menyerahkan ganjaran atas para pelaku pada hukum yang berlaku.

Amplifier Berujung Maut

1 Agustus 2017 menjadi hari yang tragis bagi Muhammad Al Zahra atau yang akrab disapa Zoya. Dituduh mencuri amplifier atau pengeras suara di sebuah mushala, di kawasan Babelan, Bekasi, Jawa Barat, Zoya tewas dihakimi massa.

Siti Zubaidah, istri Zoya mengaku tak menyangka suaminya melakukan tindak pidana. Di mata Zubaidah, Zoya dikenal sebagai sosok suami yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Kematian Zoya menjadi pukulan berat bagi keluarganya. Zubaidah dan buah hati yang kini kehilangan tulang punggung keluarga hanya bisa bertanya, kenapa massa tega menghabisi nyawa suaminya?

Rokok Elektronik Dibayar Nyawa

Abi Qowi Suparto, pemuda 22 tahun, tewas akibat pendarahan otak setelah dianiaya beramai-ramai, karena dituduh mencuri vape.

 

Rosani Nina Sari, Ibunda Abi terpukul mengetahui kenyataan anaknya tewas dianiaya. “Saat ini saya belum bisa pulang ke rumah, aku masih belum kuat, aku masih mengingat aku punya anak satu yang masih belum tuntas, yang harusnya masih harus aku urus.”

Keluarga tidak tahu menahu tentang kasus pencurian yang dituduhkan pada anaknya, kabar pertama diterima saat Abi telah dalam kondisi kritis.“Pertama aku tidak tahu anakku diduga mencuri vape, malam tanggal 28 ayahnya mendapat telepon memberitahukan Abi dalam kondisi kritis.”

Sayembara Berujung Persekusi Maut

Mengetahui fakta bahwa Abi tewas dianiaya, keluarga menuntut keadilan dengan menempuh jalur hukum. “Sebenernya saya sudah mengikhlaskan, tapi 2 hari setelah acara tahlilan, datang temennya Abi menunjukan video penganiayaan Abi, keponakanku telepon ke abangnya, bilang ini tidak bisa dibiarkan, harus dilaporkan ke polisi, nanti banyak peristiwa seperti Abi lagi.” Kata Rosani, Ibu Abi, korban aksi main hakim sendiri.

Saat ini 5 pelaku penganiayaan atas Abi telah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sementara 1 orang terduga pelaku lainnya masih buron.

Ironis, Main Hakim Sendiri Makin Marak

Aksi main hakim sendiri menjadi ironi di tengah status Indonesia sebagai negara hukum. Bahkan kasus main hakim sendiri tak hanya sekali dua kali terjadi di negeri ini. Kerap para korban amuk massa diadili ramai-ramai tanpa dikonfirmasi atau kesempatan membela diri. Sepanjang tahun 2014-2015 tercatat ada 4.660 kasus main hakim sendiri, dengan rata-rata 6 kematian per minggu.

Hukum harus ditegakkan, pelaku atau aktor intelektual harus diadili jika ingin memutus mata rantai aksi main hakim sendiri. “Ini adalah tindakan kriminalitas, bukan fenomena sosial, karena kalau disebut fenomena sosial, ini akan menjadi alasan bagi banyak pihak untuk mengatakan bahwa saya bebas dari perilaku ini, karena saya juga adalah korban dari ketidakadilan, dan sebagainya.” Ujar pengamat sosial, Devie Rahmawati.

Muslihat Bisnis Umrah

Muslihat Bisnis Umrah

Dalam setahun, 160.000 orang menjadi korban bisnis umrah. Kerugian yang ditaksir mencapai 3 triliun rupiah akibat banyaknya tipu-menipu travel umrah. Dugaan penipuan travel Amanah Bersama Ummat Tours atau Abu Tours ini salah satunya.

Cerita Korban Travel Abu Tours

Seperti pengalaman seorang tukang becak berusia 64 tahun. Ia mengaku tergiur dengan biaya umroh yang rendah. Ia memaksa diri untuk menabung selama 8 tahun, setelah terkumpul pun, beliau masih belum bisa berangkat ke tanah suci. Setelah dua kali ditunda. Akhirnya memang tidak ada pemberangkatan umroh. Pemberangkatan baru bisa dilakukan dengan menambah ongkos pemberangkatan sebesar 15 juta rupiah.

Menurut kesaksian M. Syahban Munawir, korban Abu Tours sempat terlantar di bandara kuala lumpur. Fasilitas sangat jauh berbeda dari yang sudah dijanjikan, setelah terlantar pun, ia masih harus berkeliling di Madinah untuk mencari hotel.

Korban First Travel Masih terus Berharap

Sama halnya dengan First Travel, korban gagal umroh mecapai 63.000 orang. Salah seorang narasumber, anak dari korban First Travel menuturkan bahwa pembayaran pertama sebesar 17 juta rupiah dan telah menunggu selama setahun sejak Desember hingga Januari 2017. Sang Ibu sudah telanjur datang di Jakarta dari kampung halaman, namun ternyata justru dibatalkan.

Pada 2 April, mereka diminta menambah 2,5 juta agar bisa diberangkatkan, dan dijanjikan saat Ramadhan dan untuk kedua kalinya kembali dibatalkan. Hingga pada 24 Agustus 2017, sang Ibu akhirnya meninggal dunia dalam penantiannya berangkat ke tanah suci.

Mendengar ini, Menteri Agama menanggapi bahwa sejak peristiwa First Travel, kemenag betul-betul mempererat regulasi dan pengawasan. Namun sejak 4 tahun terakhir, mulai muncul permasalahan umrah kaena meningkatnya animo jemaah umrah.

Modus Skandal Umrah Murah

Hasil penyelidikan Polri menunjukan promosi yang menjadi penyebab utama banyak jemaah yang mendaftar di PPIU abal-abal. Modus promosi yang bermasalah menawarkan paket perjalanan umrah dengan harga yang miring, berkisar 14-15 juta rupiah. Polri mengungkap, ketika menyelidiki kasus First Travel, kondisi perusahaan sangat menyedihkan, jumlah dana yang ada dalam rekening perusahaan hanya 1 juta padahal banyak jemaah yang mau berangkat.

Menurut anggota komisi VIII DPR RI, Arteria Dahlan, DPR dalam 1 masa sidang, sudah ingatkan 2 kali. Namun justru dari pihak kemenag ada yang mengatakan itu adalah salah jemaah sendirikarena tergiur harga murah.

“Saya sudah berusaha sopan, berusaha santun, tapi saya terlalu geram untuk menahan kata-kata itu.” Ujar Arteria setelah Najwa memutarkan rekaman ‘sumpahan’ Arteria dalam sidang DPR.

YLKI ikut menambahkan bahwa ini adalah permasalahan hulu-hilir. Pemerintah dalam hal ini adalah Kemenag terkesan memberikan izin yang jor-joran tanpa mengukur kriteria yang jelas, sehingga PPIU membuat mekanisme pembayaran yang tidak jelas. Menurutnya, ada pihak-pihak yang menkomersialisasi dan kemenag tidak melakukan pengawasan dengan baik. Ada banyak gaps, dan pemerintah terkesan membiarkan.

Berdasar data  Ada 906 PPIU  yang diberi izin oleh pemerintah. Seharusnya, jika memang Kemenag merasa kurang mampu menjalankan fungsi pengawasan, kemenag tak sehausnya memberikan izin sebegitu banyak PPIU di seluruh Indonesia. Pengawasan yang dilakukan sangat minim dan dilakukan hanya setelah ada kasus.

Hal ini dibantah Menteri Agama, bahwa selama ini memang Kemenag merasa baik-baik saja.

“Sselama jemaah tidak melakukan komplain, bagaimana pemerintah akan mengetahui  bahwa ada penyimpangan?” ujar Menteri Agama.

Penipuan Umrah Murah berlanjut, Solusi?

Penipuan umrah murah masih terus marak terjadi, bahkan dilakukan biro travel umrah berizin. Fakta ini memicu perdebatan antara Menteri Agama dan anggota DPR Arteria Dahlan.

“Justru karena sudah berizin, membuat korban semakin banyak karena tak menaruh kecurigaan. Jadi masalahnya ada di regulasi penerbitan izinnya. Kasih warning dong ke konsumen, blacklist travel yg menawarkan harga di bawah batas bawah, ” kata Arteria Dahlan.

Dijawab Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin,” Jangan hanya berargumen dan melontarkan tudingan. Regulasi itu ada, tapi kita baru tahu ada persoalan setelah ada kejadian wanprestasi. Awalnya kan dengan Rp 15 juta jemaah tetap bisa diberangkatkan. Baru belakangan diketahui merekan menggunakan skema ponzi setelah muncul persoalan. Sekarang kita sudah perketat regulasi, harga minimum ditetapkan 20jt, jadwal tunggu maksimal 3-6 bulan.”

Arteria Dahlan masih mempertanyakan, “Kok kejadian di tahu 2016 baru dicabut 2017. Seperti First Travel kan sudah kita sounding sejak setahun yg lalu, tapi tidak segera ditangani.”

Waspada Pilih Travel Umrah

Total ratusan ribu calon jemaah umrah gagal berangkat, dana yang mereka setor pun melayang. YLKI melihat respon pemerintah sangat lamban dalam menghadapi kasus umrah murah. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyatakan, “Kalau sekarang memperketat regulasi, itu belum menyentuh substansi masalahnya. Itu hanya menyentuh kulit-kulitnya saja.”

Sementara Menteri Agama menyatakan, “Kontrol lebih sulit, karena ternyata ada perusahaan, seperti First Travel, yang tak tergabung ke asosiasi.”

Sekjen Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Firman M. Nur menyatakan, “Perlu kecerdasan dari semua pihak, kita harus pastikan biro tersebut berizin, dan cek rasionalitas harga yg ditawarkan. Sistem MLM dan skema ponzi tidak boleh diterapkan di bisnis travel umrah.”

 

Stop Tragedi Penipuan Umrah Murah!

Sejumlah biro travel umrah bermasalah tengah diproses hukum. Namun nasib para calon jemaah masih terkatung-katung. Menteri Agama menyatakan, “Pertama harus tunggu putusan pengadilan, untuk mengetahui total aset.

Nah jika aset tak mencukupi maka harus ada keputusan politik, apakah akan menggunakan APBN untuk menutup tragedi ini. Masalahnya, ini bisa jadi preseden, nanti perusahaan travel lain akan memandang rendah hukum, toh kalau gagal memberangkatkan jemaah negara akan menanggungnya.”

Ditanya tuan rumah Mata Najwa, Najwa Shihab, Polri juga menjelaskan, “Saat polisi tangani kasus ini, Kapolri telah mengarahkan untuk bentuk satgas menangani para korban, dengan bekerja sama berbagai pihak untuk mengumpulkan dan menyita aset perusahaan.”

Yang menjadi kejutan, seorang penonton menelepon Trans7 dan menyatakan keinginannya memberangkatkan salah satu korban biro travel Abu Tours, Umarreng yang berprofesi sebagai tukang becak.

Najwa Shihab menjembatani, melalui sambungan telepon secara live, “Apa yang membuat Bapak ingin memberangkatkan Pak Umareng?”

Penonton Mata Najwa menjawabnya, “Saya tersentuh dengan kisah Pak Umar dan insya Allah akan membantu memberangkatkan pak Umar dan istri ke tanah suci.”

Umareng sang tukang becak pun menyatakan syukurnya

 

 

 

 

Gadai Nyawa di Negeri Orang

Gadai Nyawa Di Negeri Orang

Indonesia tersentak. Lagi, buruh migran dihukum mati di Arab Saudi. Zaini Misrin, warga Bangkalan-Madura dihukum pancung di tengah berbagai kejanggalan dan proses hukum yang tengah diajukan Indonesia. Hukuman pancung bagi Zaini Misrin bisa jadi bukanlah yang terakhir. Masih ada deretan nama buruh migran yang terancam hukuman mati. Salah satunya Tuti. Sang ibunda
Iti Sarniti menceritakan duka dan gelisahnya pada Najwa Shihab.

“Tahun 2010, Tuti dan saya berangkat ke Arab Saudi. Kontraknya 2 tahun. 3 bulan di sana masih bisa komunikasi. Setelah itu tidak ada lagi komunikasi. Saya tidak percaya Tuti bisa membunuh. Dia anaknya pendiam. Katanya, Tuti membunuh majikannya yang sudah tua di Arab Saudi,” cerita Iti sambil menangis di hadapan Najwa Shihab.

Iti harus bolak balik ke Jakarta selama 2 tahun untuk mencari kejelasan atas kasus Tuti di Arab Saudi. “Tahun 2012, saya berangkat ke Arab Saudi dibiayai oleh pemerintah. Saya sudah bertemu dengan Tuti di penjara. Tuti menceritakan bahwa ia dirayu untuk melakukan hubungan seksual dengan majikan laki-lakinya yang sudah tua, dan Tuti mendorong majikannya karena membela diri,” papar Iti sambil menahan tangis.

Hariyanto, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia yang mendampingi Iti menambahkan, “Tuti mendapat pelecehan seksual dari 9 orang laki-laki di tengah pelariannya menuju Mekkah, kami menuntut keadilan hukum atas peristiwa yang menimpa Tuti ini.

Curahan Hati Anak Zaini Misrin

Zaini Misrin, buruh migran asal Bangkalan, dihukum pancung di Arab Saudi. Keluarganya kaget karena hukuman tersebut dilakukan tanpa pengumuman resmi pemerintah Arab Saudi. Kedua anak Zaini sudah hadir di panggung Mata Najwa, Saiful Toriq dan Mustofa Kurniawan.

“Satu hari sebelum eksekusi, Abah menelepon tidak menceritakan akan dihukum. Ia  menanyakan kabar. Saya pernah bertemu Abah saat tahun 2013 dan 2015, Abah sehat,” kata Syaiful.

Sementara Mustofa hanya 4 kali berjumpa dengan Zaini Misrin sepanjang hidupnya.

Toriq menceritakan bagaimana Zaini memperoleh tindak kekerasan oleh para polisi di penjara, supaya mau mengaku melakukan pembunuhan majikannya. “Abah dipukul pakai kayu, dicambuk, dipaksa, disuruh mengaku. Abah tidak tahu sama sekali penyebab tewas majikannya. Abah di sana bekerja sebagai sopir.”

Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care mengatakan, pemerintah baru mengetahui kasus ini pada 2008. “Saat persidangan berlangsung, Zaini tidak didampingi oleh pengacara, translatornya pun dari kepolisian yang memaksa Zaini mengakui perbuatan membunuh majikannya,” ungkap Wahyu.

Vonis hukuman mati sudah dijatuhkan di pengadilan, sehingga fakta-fakta baru terkait kasus ini tidak bisa menjadi bukti baru.

Kepada Najwa Shihab, Mustofa menunjukkan foto Zaini yang diambil dari handphone yang ia sembunyikan di kasur penjara. Bahkan saat berada di penjara, Zaini juga masih mengirimkan uang untuk membiayai kehidupan anak-anak di Indonesia.

Kekhawatiran Saiful Toriq dan Mustofa kini tertumpu pada ibu mereka setelah ayahnya tewas dihukum pancung. Sang ibu, menurut kedua anaknya, mengaku dirayu majikannya. Padahal kontrak kerja di Arab Saudi baru dijalani dua bulan dari tiga tahun yang disetujui, sehingga sang ibu pun tidak bisa pulang.

Seruan Korban Pancung Kepada Presiden

“Dalam suasana sedih, tak ada yang bisa saya perbuat selain mendoakan supaya Abah saya tenang di alam sana, mungkin sudah menjadi takdir Abah, ajalnya di tangan algojo Arab Saudi. Meski sudah melalui perjuangan panjang selama 14 tahun mencari keadilan itu hanya sebatas mimpi Abah. Abah sempat bilang ‘Nak kita akan kumpul di Madura’ ini yang membuat saya sedih dan terpukul ternyata mimpi itu kandas dan bahkan jenazah Abah pun tak bisa pulang ke Madura.

Saya berharap kepada pemerintah semoga apa yang terjadi kepada Abah saya tidak terjadi lagi buat TKI-TKI yang lain. Semoga yang menimpa saya tidak terjadi pada anak-anak Indonesia lain, ” surat Mustofa Kurniawan, putra Zaini Misrin yang dihukum pancung di Arab Saudi bagi Presiden Jokowi.

“Saya minta ke Presiden, supaya saya bisa bertemu dengan keluarga majikannya Tuti. Saya mau sujud memohon maaf agar keluarga mereka memaafkan Tuti. Tolong bantu saya. Tuti anak pertama saya. Dia tidak banyak bicara, kalau saya tidak tanya dia tidak cerita. Saya minta anak saya dibebaskan saya mohon doanya dari semua,” derai air mata Iti Sarniti-ibunda Tuti, buruh migran yang divonis hukuman mati.

Adelina Pulang Tinggal Nama

Adelina Sau tewas di rumah sakit setelah disiksa majikannya di Malaysia. Ibunda Adelina, Yohana Banunaek dan Juru Bicara Keluarga Adelina, Amrosius Ku, hadir di Mata Najwa melalui perjalanan jauh dari NTT. Mereka harus naik motor, mobil bak terbuka dan bus untuk sampai ke bandara Kupang dan diterbangkan tim Mata Najwa ke Jakarta.

Mereka bersedia berbagi cerita duka dengan harapan tak ada lagi warga NTT yang jadi korban seperti Adelina. Adelina bekerja ke Malaysia saat ia berusia 15 tahun. Ia diajak oleh calo bernama Martinus yang kini sudah diciduk polisi.

“Setelah 1 tahun pulang dengan selamat dari Malaysia, namun hanya membawa uang Rp 3 juta. Dia juga pulang tidak punya paspor,”Juru Bicara Keluarga Adelina, Amrosius Ku.

Ibunda Adelina sempat melarang saat Adelina akan berangkat lagi bekerja di Malaysia, “Karena Adelina baru pulang dari Malaysia.

“Saat Adelina pergi, calo yang menjemput Adelina memberikan Yohana uang Rp 200.000 dengan tujuan Yohana mengizinkan Adelina pergi. Namun Yohana tidak tahu ketika akhirnya Adelina berangkat lagi. Adelina masih di bawah umur untuk bekerja di luar negeri.

Sindikat Bisnis Manusia

Kasus meninggalnya Adelina, buruh migran asal NTT, di tangan majikan di Malaysia menguak kembali dugaan bisnis perdagangan manusia.

Keluarga sempat tak percaya saat mendapat kabar Adelina meninggal dunia di Malaysia, “Nama marga di paspor Adelina berbeda dengan marga keluarga, hingga akhirnya polisi datang ke rumah dengan membawa foto Adelina.”

Keluarga sampai sekarang tidak mengetahui kesalahan Adelina. Namun, keluarga sudah mengetahui kasus Adelina masih bergulir di Malaysia dan Indonesia.

Wahyu Susilo dari Migrant Care memaparkan human trafficking marak terjadi di NTT. “Kasus Adelina termasuk human trafficking, paspor Adelina dibuat di Blitar.”

Menurut Wahyu, ada sindikat human trafficking di Medan, Blitar, Atambua yang perlu diungkap.

“Birokrasi yang terlibat. Ada Kepala Disnaker Kupang yang tertangkap memalsukan dokumen,” papar Wahyu

Tudingan Migrant Care langsung dijawab oleh Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker, Maruli A. Hasoloan,

“Tata kelola di dalam negeri, kita membangun kegiatan di desa sebagai upaya mencegah kasus human trafficking.”

Harapan agar pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang banyak dan baik serta tidak ada Adelina lainnya yang menjadi korban, disampaikan keluarga Adelina di panggung Mata Najwa.

Satinah, Lolos Hukum Pancung Arab Saudi

Satinah, mantan buruh migran terbebas dari hukuman pancung di Arab Saudi. Uang diyat sebanyak Rp 21 miliar menyelamatkan nyawa Satinah. Fakta pun terkuak, Satinah kerap mendapat penyiksaan di penjara.

“Alhamdulillah saya sudah lebih baik, sekarang saya pakai tongkat tidak lagi pakai kursi roda,”

“Saya tidak ada kegiatan, tangan saya sakit, hanya bersih-bersih rumah, masak masakan kesukaan,”

Satinah sudah 3 kali berangkat ke Arab Saudi.

“Majikan saya galak. Saya sering dipukul, saya pernah dipukul pakai penggaris besi. Saya emosi dan saya pukul majikan saya, dia terkapar tidak bernapas.”

Satinah kabur dari rumah majikan, namun bertemu polisi di jalan. Ia pun tertangkap dengan membawa tas majikannya yang ternyata salah ia bawa saat keluar rumah.

Polisi membawa Satinah kembali ke rumah, dan meminta Satinah untuk memeragakan cara Satinah memukul si majikan.

Satinah lalu dipenjara. Saat itu, ia tidak bisa memberi kabar ke pihak keluarga. “Saya tidak bisa komunikasi dengan keluarga. Jadi ketika KBRI berkunjung ke penjara, saya meminta tolong untuk mengirimkan surat kepada keluarga.” Satinah.

Delapan Tahun Di Penjara Arab Saudi

Selepas dari hukuman pancung di Arab Saudi, Satinah menceritakan pengalamannya 8 tahun dipenjara.

“Saya tertekan, saya dipaksa mengakui memiliki hubungan dengan sopir si majikan,”

Saya juga kerja di penjara supaya ada pemasukan untuk anak saya. Menyapu, mengantarkan makanan, saya bisa menjahit, saya buat tas. Saya dibolehkan bekerja di penjara.”

“Saya titipkan uang dan emas untuk anak saya kepada teman yang mau pulang ke Indonesia, tapi emasnya tidak pernah sampai. Mungkin itu bukan rejeki saya,” ujar Satinah

Uang diyat dibayarkan oleh pemerintah dan sumbangan hingga terkumpul Rp 21 miliar. “Saya bersyukur saya bisa selamat,” kata Satinah.

“178 WNI terancam hukuman mati di luar negeri,” ungkap Wahyu Susilo Direktur Eksekutif Migrant Care.

“Pemerintah harus cermat mendalami perjalanan kasusnya. Supaya pemerintah tidak keliru mengambil langkah,” tegas Wahyu.

 

Dusta Dunia Maya

Pengakuan Anggota MCA

Mata Najwa menghadirkan anggota MCA yang identitasnya dirahasiakan. Ia sudah 1 tahun bergabung dengan MCA tepatnya saat Pilkada DKI Jakarta berlangsung. Menurut anggota MCA ini, hampir 19.000 orang bergabung di akun Facebook MCA Grup. Postingan di grup berisikan politik, ilmu agama Islam, juga tentang menagih janji kepada Presiden Jokowi.

“Saya mencermati berita yang berkembang, lalu posting berita benar dengan data. Siapapun bisa posting di akun Facebook itu, tidak ada batasan. Saya bingung kenapa ada MCA-MCA lain yang keluar dari konteks, karena MCA asli hanya meluruskan apa yang salah, tidak ada politik,” katanya

Membedah Kelompok MCA

Pengungkapan kelompok MCA menuai kontroversi. Ada tudingan MCA yang diungkap polisi adalah MCA palsu. Di Mata Najwa, Novel Bamukmin, Humas Persaudaraan Alumni 212 menyatakan bahwa MCA asli tidak akan mengaku kalau dia anggota MCA.

“Contohnya begini, saya diserang cebong,” papar Novel.

“Siapa itu cebong?” Tanya Najwa Shihab

“Cepat tapi bohong. Ini menyebar. Mereka berikan berita hoaks, kita lawan”, jelas Novel.

Namun menurut Direktur NU Online, Savic Ali, ada yang harus dijelaskan. “Ini harus diclearkan dulu, ini MCA ada yg palsu ada yang asli, nanti ada yang marah. Menurut Bang Novel di IG, FB, Twitter itu palsu semua?”

“Iya itu palsu” tegas Novel

“Lalu, yang  asli yang mana? Bang Novel tidak tahu juga yang asli?” lanjut Savic.

Najwa kemudian menanyakan kepada anggota MCA yang identitasnya disembunyikan mengenai keasliannya. Anggota tesebut menyatakan bahwa memang banyak yang palsu, tapi ia merasa asli, karena ikut berpartisipasi.

Motif Pembentukan MCA

“Kelompok ini punya common enemy, Ahok musuh bersama mereka. Karena merasa sama, jadi mereka ikutan. Banyak akun yang berkembang tidak senapas dengan tujuan awal MCA. Karena setelah Pilkada DKI mereka hilang,” papar Direktur NU Online Savic Ali.

Mencermati asli dan tidaknya anggota MCA, Savic Ali menegaskan bahwa MCA yang asli memiliki visi, misi dan nilai. Menurutnya, orang-orang MCA adalah alumni 212 yang menyerang ahok. Karena merasa sama, maka banyak sekali yang bergabung. Banyak akun yang berkembang tidak senapas dengan tujuan awal MCA. MCA tidak tunggal, asli atau palsu tidak ada kejelasannya, karena yang asli pun tidak dapat ditemukan. Maka orang-orang yang berafiliasi dengan rival ahok, yang tidak islamis dan benci ahok juga ikut-ikutan. Namun akun-akun ini off setelah pilkada DKI.

Novel kemudian menjelaskan beredarnya isu PKI di media sosial, menurutnya isu PKI nyata. Ia memaparkan bahwa pernah melihat sekolompok orang yang sedang menyebarkan ideologi PKI karena menggunakan atribut-atribut PKI. Hal ini disambut riuh penonton yang justru tertawa menanggapi argumen Novel. Savic Ali kemudian menyanggah, “Apabila ada orang yang mengenakan baju dengan simbol palu arit, lalu anda menganggap mereka PKI begitu, bung?”

Najwa juga ikut bertanya terkait itu, “Jadi Anda mengelola isu PKI?”

“Saya tangkap orangnya,” jawab Novel.

“Atas kewenangan apa Anda tangkap?” tanya Najwa.

Lalu novel buru-buru menyanggah, “Ditangkap diserahkan ke polisi.” Keriuhan penonton di studio pun kembali pecah menanggapi jawaban Novel. Kepolisian lalu menanggapi paparan Novel soal isu PKI. “Saya cek dulu karena sampai saat ini saya tidak terima laporannya” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto.

Sementara berdasarkan data, “MCA muncul pertama kali tanggal 13 Desember 2016,” kata founder Drone Emprit, Ismail Fahmi. Menurutnya, MCA tidak mendukung Anies atau AHY. Tapi yang penting hanya menyerang Ahok, “Asal bukan Ahok” tambahnya.

Kepentingan Politik di Balik Hoaks

Kepolisian mengelompokkan hoaks menjadi empat, yaitu ekonomi, ideologi, provokasi, dan lelucon. Ketika ditanya apakah benarkah polisi tebang pilih menangkap pembuat hoaks, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menjelaskan bahwa polisi tidak tebang pilih, jika ada serangan kepada perseorangan akan  ditahan, hanya saja yang mayoritas terjadi sekarang adalah serangan kepada orang-orang tertentu di Pemerintahan.

Sementara menurut Direktur NU Online, “Dalam konteks politik, kedua belah pihak pernah bikin hoaks. Yang saya temukan, MCA ini ada sentimen kebencian atas agama dan ras tertentu. Jadi orang-orang yang tidak tahu apa-apa jadi terkena dampaknya.”

“MCA berakhlak, yang seperti itu MCA palsu!” sergah Novel Bamukmin sambil menunjukkan artikel koran yang memuat perkataan Novel yang ia klaim menjadi viral. Novel juga menunjukkan panduan dasar MCA, yang katanya dibuat oleh MCA yang asli.

Polarisasi Jelang Pilpres

“Terjadi polarisasi antara yang kelompok pro dan kontra di media maya jika kita masukkan kata kunci Jokowi. Ini bentuk negara demokrasi yang sehat. ketika pemerintah punya tim sukses, harus ada tim yang kontra. Di media sosial ini jadi hal yang normal,” kata founder Drone Emprit Ismail Fahmi. Ada polarisasi kemarahan yang dijaga yang awalnya ke arah ahok lalu dialihkan ke arah jokowi

Pemaparan Fahmi dijawab Novel. Menurutnya, ada kepanikan dari pihak lawan, dengan menangkapi mereka. Penangkapan ini sebenarnya adalah kriminalisasi ulama dan aktivis. Najwa kemudian meminta tanggapan Kadiv Humas Polri.

“Bukan kriminalisasi. Kriminalisasi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan penangkapan orang yang sebetulnya tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau seseorang melakukan kesalahan dan ditangkap ya bukan kriminalisasi. Saya tegaskan tidak ada kriminalisasi ulama,” pungkas Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto.

Novel kemudian membawa kasus Rizieq Shihab di panggung Mata Najwa.

“Polisi tidak melakukan kriminalisasi. Polisi membutuhkan keterangan dari Rizieq Shihab. Maka beliau harus pulang ke  Indonesia,” tegas Irjen Setyo Wasisto.

Pelaku Hoaks Bakal Digebuk

Isu PKI jadi salah satu sorotan dalam persebaran hoaks. Presiden Jokowi beberapa kali membahas isu PKI dalam pernyataan- pernyataannya. Di Mata Najwa, Direktur Informasi dan Komunikasi BIN Wawan Purwanto menyatakan, “PKI sudah tidak ada, partainya tidak ada karena dilarang. Tapi kalau keturunannya itu masalah lain. Mereka berhak dipilih dan memilih.”

“Apakah BIN menemukan ada kebangkitan PKI?” tanya Najwa Shihab.

“Tidak ada kebangkitan partai PKI,” tegas BIN.

Dibanding hoaks saat Pilkada DKI Jakarta, Direktur NU Online Savic Ali menjelaskan pergeseran isu hoaks.

“Hoaks marak karena politik. Di Amerika hoaks marak karena politik, di Indonesia juga begitu. Ada pergeseran dari spirit 212 bela Islam, ada kasus Rizieq Shihab, ada bela ulama.” Komentar Savic langsung ditanggapi satir oleh Novel.

Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Purwanto menambahkan, “Pemerintah tidak mungkin ikut menyebarkan hoaks, karena tim humas harus punya data dalam menyebarkan informasi.”

Perang Melawan Hoaks

Menurut data BIN, 60% informasi yang beredar di dunia maya adalah hoaks. Inilah yang menyebabkan Masyarakat Indonesia AntiHoax menciptakan “Hoax Buster”. Aplikasi ini bisa diunduh di Playstore.

“3 fungsi utama dari aplikasi di Playstore: bisa mencari berita hoaks, bisa mendeteksi situs abal-abal, dan masyarakat bisa melaporkan hoaks,” jelas Septiaji Eko Nugroho, Ketua Masyarakat AntiHoax.

Cara kerja Hoax Buster alam mendeteksi dan melawan hoaz adalah dibangunnya database hoax terbesar berkolaborasi dg relawan dan rekan dari media online untuk melakukan pengecekan fakta. Hoax Buster sebenarnya adalah aplikasi pengembangan dari Google Custom Search yang sudah dimodifikasi untuk memfilter hoaks dengan mengarahkan penggunanya ke media-media yang reliabel dan terpercaya yang memiliki tingkat penyebaran hoaks lebih kecil daripada situ abal-abal lainnya.

Masyarakat bisa ikut melaporkan hoax untuk memantau bersama berita-berita hoax dan melakukan siskamling digital.  “Ada Patroli Hoaks atau siskamling digital yang saat ini tengah gencar dilakukan. Silaturahmi di dunia nyata ialah yang dibutuhkan,” kata Septiaji.

Direktur NU Online Savic Ali menambahkan silaturahmi penting untuk membasmi hoaks, “Harus banyak bertemu, diajak ngopi, jangan cuma ribut di twitter”, tandasnya.