Rematch Jokowi vs Prabowo
3 bulan menuju pilpres, menurut Presiden Jokowi, tak ada tambahan percaya diri dalam kontestasi pilpres. Ia mengatakan bahwa semakin banyak pilihan atau alternatif, maka semakin baik bagi rakyat, karena inilah demokrasi.
Pesiden Jokowi pun menghargai apapun yang sudah menjadi putusan partai Gerindra bahkan apabila harus re-match dengan Prabowo sekalipun.
Najwa mengatakan bahwa hubungan Jokowi-Prabowo awalnya terlihat mesra, bahkan sempat minum teh dan naik kuda bersama, namun lama-kelamaan sepertinya kemesraan itu mendingin. Presiden Jokowi tertawa, lalu menepis tudingan-tudingan tersebut.
“Biasa-biasa saja.” Jawabnya santai. Presiden Jokowi mengatakan bahwa sudah banyak sekali mengadakan pertemuan dengan politisi-politisi dan hubungan itu biasa-biasa saja.
Saat ditunjukkan video rekaman pidato Presiden yang terkesan mebalas pernyataan Prabowo mengenai bubarnya NKRI pada 2030, Presiden Jokowi justru tertawa.
“Yaa, biasa-biasa saja. Itu hanya untuk menyemaangati masyarakat dan relawan. Karena pemimpin itu harus bisa memberikan optimisme bagi rakyatnya.” Tandasnya lagi
Jokowi Akui Dekati PKS untuk Pilpres
Najwa mengklarifikasi bahwa sepertinya ada wacana untuk menggandeng Prabowo menjadi cawapres. Hal ini tidak ditepis oleh Presiden Jokowi, menurutnya, wacana apapun dimungkinkan, dan Istana terbuka untuk wacana-wacana baru. “Boleh-boleh saja ada wacana-wacana seperti itu, semua itu terbuka, asalkan itu baik untuk rakyat, ya mengapa tidak.”
Presiden Jokowi menjelaskan, walaupun Prabowo sempat mengatakan akan maju di pilpres, Presiden Jokowi masih membuka opsi-opsi termasuk untuk bepasangan dengan Prabowo. Menurutnya, 3,5 bulan adalah waktu yang panjang untuk melakkan persiapan dan akan masih banyak hal-hal yang berubah-ubah lagi.
Jokowi Berburu Cawapres
Sejumlah tokoh partai politik mulai mengkampanyekan diri untuk menjadi cawapres pendamping Jokowi. Ada yang masih malu-malu, tapi ada juga yang secara terang-terangan mendeklarasikan diri untuk menjadi cawapres Jokowi.
Tokoh-tokoh yang mendapatkan elektabilitas menjadi cawapres berdasarkan sejumlah lembaga survei di antaranya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, M. Romahurmuziy, Gatot Nurmantyo, Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan. Bagi Presiden Jokowi, tiap tokoh dan partai politik punya hak untuk mendeklarasikan cawapres.
“Partai memiliki kemerdekaan apa pun dalam rangka kepentingan politik mereka. Misalnya, ada yang mendeklarasikan cawapres, kan nggak apa-apa,” kata Presiden Jokowi.
Tangkisan Jokowi atas Serangan Isu Antek Asing
Presiden Jokowi memperkirakan kampanye negatif akan kembali terjadi pada Pilpres 2019 mendatang. Pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi diserang kampanye negatif sebagai PKI, anti Islam dan antek asing.
Baru-baru ini, Presiden Jokowi disandingkan dengan antek asing. Hal ini terkait dengan pengesahan Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang dianggap sebagai pintu masuk tenaga kerja dari luar negeri.
Tapi menurut Presiden Jokowi keberadaan TKA merupakan suatu hal yang wajar di tengah globalisasi, meskipun ia tidak menampik terjadi peningkatan TKA di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.
“Tenaga kerja kita yang ada di Cina, informasi yang saya terima ada 80 ribu. Juga tak ada masalah. Saya kira ini sebuah kepentingan ekonomi yang mau tidak mau, semua negara menerima seperti itu,” kata Presiden Jokowi
Di Balik Simbol-simbol Jokowi
Untuk pertama kali Presiden Jokowi menjelaskan posisi dirinya dalam kaitan dengan tudingan anti-Islam. Dalam Mata Najwa, Presiden Jokowi menjelaskan hubungannya dengan ulama-ulama.
Sorotan lain, Presiden Jokowi yang banyak tampil dengan gaya anak muda: berjaket jeans, motor gaul sampai olahraga tinju. Penampilan ini menimbulkan banyak spekulasi tentang pesan politik yang ingin disampaikan Presiden Jokowi. Apalagi kemunculan “gaya baru” Presiden Jokowi ini mendekati dengan Pilpres 2019.
Tapi menurut Jokowi, “gaya baru” tersebut sebagai penyegaran di tengah kesibukannya menjalani aktivitas sebagai presiden. “Masak kita bisa melarang tafsir-tafsir. Bacaan-bacaan seperti itu. Terserah mau dibaca seperti apa,” kata Presiden Jokowi.
Sorotan lain mengenai pembagian sertifikat tanah, itu bukanlah suatu pengibulan, Pemerintah hanya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan mengenai sengketa tanah dengan melakukan pembagian sertifikat yang lama tidak dimiliki oleh masyarakat, serta redistribusi untuk menyamaratakan kepemilikan lahan dan tanah.
Utang Menumpuk, Apa Jawaban Jokowi?
Presiden Jokowi dikritik dengan isu utang pemerintah. Di penghujung 2017, utang pemerintah mencapai Rp 4.000 triliun. Penambahan utang pemerintah dianggap tidak sejalan dengan laju ekonomi nasional.
Tapi kritik atas utang pemerintah dijawab enteng Presiden Jokowi. Sebab, kata dia, Indonesia masih mendapatkan kepercayaan tinggi dari Rating Agency. Angka-angka rating meningkat menjadi investment grade, pengelolaan defisit, fiskal dan moneter sudah baik.
Presiden Jokowi mengatakan, pinjaman harus dipakai untuk hal-hal produktif, bukannya hal-hal konsumtif, itulah yang menjadi alasan pencabutan subsidi listrik. Pinjaman negara harus digunakan untuk hal-hal yang dapat menambah pendapatan negara.
Di sisi lain, Presiden Jokowi justru mempertanyakan kritik atas utang pemerintah. Menurutnya, kritik tersebut lebih banyak muatan politisnya.
“Kalau yang satu ahli ekonomi makro, yang satu politikus (berdebat utang-red). Ya, nggak nyambung. Kalau saya lebih percaya kepada yang mengerti masalah ekonomi makro, ya Bu Sri Mulyani. Track record-nya jelas,” kata Presiden Jokowi.
Tagih Janji Jokowi
Sejak kampanye di Pilpres 2014 lalu, Presiden Jokowi selalu menyuarakan janji Nawa Cita. Ya, ada 9 program yang ingin diwujudkan Presiden Jokowi, di antaranya membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
Tapi Presiden Jokowi mengakui janji Nawa Cita itu tidak semuanya langsung bisa terwujud. Karena Indonesia adalah negara yang besar, keseluruhan pemasalahan tak bisa langsung diselesaikan hanya dengan satu langkah, perlu banyak-banyak lagkah besar
Janji lainnya tentang penegakkan hukum. Presiden Jokowi pernah memberikan ultimatum kepada Kapolri Tito Karnavian untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap Penyidik KPK, Novel Baswedan. Sudah lebih dari 1 tahun, kasus penyiraman air keras ke wajah Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang.
Presiden Jokowi mengaku belum menanyakan tenggat waktunya kepada Kapolri Tito Karnavian. Dia mengaku akan segera menghubungi Tito setelah wawancara dengan Najwa.
Book-aholic! 